PELATIHAN MANAGEMENT PENGELOLAAN UMKM DI LOKASI WISATA SENTONO GENTONG

Dadapan – Dilaksanakan tanggal 10 September 2020 di lokasi wisata Sentono Gentong Desa Dadapan sebagai salah satu upaya mendukung kemajuan umkm dan pengembangan wisata di masa pandemi covid 19. Pembukaan acara pelatihan dihadiri oleh Kepala Desa Dadapan Ismono dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Eny Setyowati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Eny Setyowati yang mengapresiasi sinergi Kepala Desa Dadapan sehingga terlaksananya acara pelatihan dan bisa bermanfaat untuk memajukan tempat wisata sentono gentong. Selain itu Eny Setyowati juga menambahkan bahwa pelatihan ini fokus pada peran pelaku UMKM yang akan mendukung lokasi tempat wisata Sentono Gentong sehingga memberikan pelayanan terhadap pengunjung untuk mendapatkan berbagai produk atau jasa yang dibutuhkan pengunjung baik itu kuliner oleh-oleh atau souvenir.

Eny Setyowati juga memberikan penekanan pada bagaimana mengoptimalkan tempat wisata dengan manajemen UMKM yang bagus sehingga memberikan kualitas makanan yang sehat serta nyaman untuk pengunjung. Dan harapan beliau yaitu muncul ikon makanan UMKM yang khas dan bisa menjadi nilai tambah dan daya tarik bagi obyek wisata Sentono Gentong.

Dalam pelatihan ini materi diberikan oleh konsultan PLUT KMUKM Pacitan meliputi Smita Catur Sudyantara, Adi Ari Wibowo, Arofik, Indri Rosita, Farid Rahmawan, dan didukung oleh pendamping UMKM yaitu Nita yuliana dan Nurul fima. Pemberian materi berkaitan dengan manajemen usaha dan pengembangan usaha dilokasi wisata oleh tim.

Indah S selaku peserta yang memiliki usaha kuliner menyampaikan rasa senang mengikuti pelatihan dan berharap bisa istiqomah mengembangkan usahanya di Sentono Gentong.

PENGHARGAAN PARITRANA BPJS KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020

Anugerah Paritrana diberikan kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah yang tertib membaayar BPJS Ketenagakerjaan dan menunjukkan komitmen serta dukungant terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. penyelenggaraannya, Paritrana diikuti 38 dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota ,perusahaan besar, menengah,kecil dan  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Se provinsi jawa timur secara online, yang dipimpin langsung oleh gubernur jawa timur Khofifah Indar Parawansa.

Di masa pandemi covid-19 pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji/upah untuk pekerja atau buruh sebagai upaya untuk melindungi,mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Melalui penghargaan Paritrana ini diharapkan semakin memperluas pemberian perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan dalam kegiatan Penyampaian Laporan Perkembangan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Penyerahan Piala Paritrana Award oleh BPJS Ketenagakerjaan di Grahadi. Dari total 1,75 juta pekerja Jatim dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, yang sudah tersalurkan dan mendapat BSU baru 560.670 pekerja. Tepatnya gelombang pertama ada sebanyak 122.379 pekerja, dan gelombang kedua yang mendapatkan BSU adasebanyak 428.291 pekerja. Pekerja / buruh harus memiliki persyaratan terdaftar di BPJS ketenagakerjaan sampai bulan juni 2020

Dijelaskan calon pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan yaitu, WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan ,anggota BPJS ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan dan peserta membayar iuran dihitung berdasarkan upah dibawah Rp.5 juta sesuai yang di laporkanke BPJS Ketenagakerjaan. Calon peserta harus memiliki rekening bank aktif dan membayar iuran hingga juni 2020. Mekanisme subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp.600 ribu per bulan dengan total Rp.2,4 juta yang diberikan setiap bulansekali, yang artinya dalam sekali pencairan , subsidi yang di terima sebesar Rp. 1,2 Juta

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar serikat pekerja, perusahaan juga Disnaker kabupaten kota dan juga provinsi membantu agar data yang belum tervalidasi bisa dilengkapi dan diperbaiki kelengkapan syaratnya. Agar pekerja yang seharusnya dapat bisa mendapatkan pencairan BSU. Proses ini terus berjalan. Kemungkinan akan ada perpanjangan untuk melengkapi persyaratan. Tentu ini adalah tanggungjawab seluruh tim perusahaan strategis di Jatim semoga yang masuk dalam kualifikasi gaji di bawah Rp 5 juta bisa dapat bantuan,” kata Khofifah.

Sesuai tujuan dari pemerintah dalam pemberian bantuan ini, tenaga kerja yang sudah dapat BSU bisa menggunakannya untuk penguatan gizi demi meningkatkan imun tubuh. Selain BSU, yang harus jadi kesatuan adalah saya titip tentang penggunaan masker yang aman di tempat kerja. Karena saat ini masih sangat banyak yang pakai masker tapi tidak aman. Misalnya maskernya cara memakainya di bawah hidung, kalau nggak gitu di bawah dagu, maka in iharus terus diingatkan,” tegasnya.

Khofifah menegaskan, covid-19 belumberhenti penyebarannya sehingga penegakan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Agar pemulihan ekonomi teru sberjalan beriringan dalam pengendalian covid-19. Sementara ini belum ada informasi akan ada perpanjangan atau tidak, namun kami akan menunggu instruksi dari pusat apakah ada perpanjangan atau tidak.

EVALUASI SAKIP & RB 2020

Pacitan – Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/149/RB.04/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 tentang Undangan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan surat Nomor : B/200/RB.04/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 tentang Undangan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, pada hari Kamis Tanggal 3 September 2020 bertempat di Ruang Video Conference Bupati Pacitan diadakan evaluasi pelaksanaan RB dan SAKIP secara daring. Dimana pada kali ini Dra. Eny Setyowati, MM. sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai presentator dipilih untuk mewakili presentasi dari beberpa OPD yang ada.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi SAKIP merupakan upaya meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah melalui berbagai upaya pengelolaan organisasi. Rekomendasi hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan pada periode yang akan datang. Dengan memadukan rekomendasi hasil evaluasi dan menerapkan upaya peningkatkan capaian evaluasi diharapkan laporan kinerja yang dihasilkan akan lebih baik dan bermanfaat dalam mewujudkan capaian kinerja.

Berbeda dengan SAKIP. Reformasi birokrasi (RB) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 8 aspek perubahan yaitu (1) Mental aparatur (2) Organisasi (3) Tata laksana (4) Peraturan perundang-undangan (5) Sumber daya manusia aparatur (6) Pengawasan (7) Akuntabilitas (8) Pelayanan publik.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan. (rizky)